Berita PN Penajam Kelas II
Video
Dukungan Pembangunan ZI Untuk Ditjen Badilum
PTSP PN Penajam
Acara Gugatan Sederhana
e-Court Mahkamah Agung RI
Standar Pelayanan Publik
Zona Integritas
Dukung kami PN Penajam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Silahkan ikuti public campaign kami menggunakan Twibbonize melalui alamat diatas. Pilih foto terbaik kamu, unggah ke media sosial, dan tag kami.
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
- Prosedur Bantuan Hukum
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
